Sumut.KabarDaerah.com Bupati Kabupaten, Karo benahi apa yang perlu benahi sebelum bencana hukum menerpa.Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemda) Karo saat ini terus berbenah, apalagi reformasi birokrasi prosedural dan reformasi subtansial.
Hal ini tentu membutuhkan proses, tak tanggung Pemda Karo menggandeng lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Koordinator Wilayah (Korwil) Propinsi Sumatra Utara (Sumut ) melalui supervisi pencegahan korupsi monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan.
Demikian disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH., saat membuka acara pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Karo, disaksikan Sekda Kabupaten Karo, Drs kamperas Terkelin Purba, staf KPK Korwil PropinsiSumut Ardiandyah dan Harun hidayat, Kepala inspektorat Kupaten Karo, Philemon Brahmana, Kamis, (27/11/2019) Pukul 10:00 WIB, bertempat di aula lantai III kantor Bupati Karo.
“Sebelum, kegiatan ini saya serahkan kepada tim KPK, agar para OPD (Organisasi Perangkat Paerah) lingkup Pemda Karo, supaya betul – betul serius mengikuti bimbingan dan arahan serta penekanan yang segera dibenahi supaya dibenahi agar tidak diterpa bencana hukum,” sebut Bupati Karo.
Terkelin mengapresiasi kedatangan tim KPK sebagai narasumber dalam memberikan informasi dan keterangan sebagai modal OPD Kabupaten Karo dalam bekerja menyelesaikan segala adminitrasi yang harus sesuai peruntukannya, agar dikemudian hari tidak terjadi error human. Imbuhnya
Sedangkan, Supervisi Pencegahan KPK Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun hidayat, menekankan kepada seluruh OPD agar memperhatikan sesuai program Pemda Karo dalam evaluasi Pprogress Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Terkait pembahasan dan tindak lanjut penyelesaian barang milik daerah bermasalah, termasuk proses sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dan progres MoU dengan kantor Pertanahan, pembahasan dan tindak lanjut optimalisasi pendapatan daerah,” paparnya. (ZT)