SERGAI(SUMUT),KABAR DAERAH.com-
Kunjungan kerja (Kunker) Bupati Sergai Ir H.Soekirman bersama Kadis Kominfo Drs H Akmal, M.Si, Kadis Poraparbud Sudarno S.Sos, Kadis PMD H Ikhsan AP, M.Si dan Kadis Pertanian Radianto SP, MMA dalam rangka mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H. Musa Rajekshah, bersama rombongan turut serta juga Bupati Labuhan Batu Utara H Khairuddin Syah Sitorus, Wakil Bupati Karo Cori br Sebayang dan Sekdakab Langkat dr. Indra Salahuddin, ke Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan PT Bumi Suksesindo (BSI) yang merupakan perusahaan tambang emas,
Senin (21/10/2019) pagi, memiliki kesan tersendiri buat Pemkab Sergai.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Soekirman berharap, Kunker studi tiru ini dapat menjadi motivasi dan bahan kajian serta diterapkan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dengan memperhatikan potensi dan keunikan serta kearifan lokal daerah masing-masing.
“Pelayanan publik serta berbagai macam inovasinya, bidang pertanian, pariwisata yang berbasis lingkungan serta pengembangan informasi teknologi yang serba digital di Kab Banyuwangi menjadi studi tiru untuk diadopsi di Sumut khususnya di Sergai”ujar Soekirman berkeyakinan.
Bupati Sergai Ir H.Soekirman saat berkesempatan menyinggahi pusat UMKM, Bupati Sergai berpendapat bahwa perusahaan tambang emas ini berkomitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
“Apa yang sudah dilakukan hingga sejauh ini, merupakan cara untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat secara ekomoni sehingga terbebas dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan menopang UMKM untuk kehidupan masyarakatnya”, kata Bupati Sergai.
Wagubsu H Musa Rajekshah menyampaikan bahwa Kunker ini dalam rangka studi tiru ke Banyuwangi menyangkut pengelolaan pertanian, peningkatan PAD, pariswisata dan teknologi informasi untuk dapat diaplikasikan di daerah masing masing.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam kunker tersebut menjelaskan bahwa kabupaten Banyuwangi menerapkan postur investasi yang utama barulah perizinannya. Perusahaan itu bergerak dulu membangun setelah diperoleh hasil atau keuntungan dan telah beroperasi barulah proses perizinannya dilakukan.
Yang penting bisa meningkatkan lapangan kerja dan mengangkat kesejahteraan rakyat sehingga terbebas dari kemiskinan.
Hal ini terbukti dari angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dahulunya 20,4% sekarang turun menjadi 7.8 persen. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi mendapat nilai A selama 2 tahun berturut-turut.
Sedangkan, terkait Mall Pelayanan Publik (MPP) tersebut sudah terakses digitalisasi dengan kabel optik yang digunakan dari mulai pelayanan akta-akta kependudukan, perizinan, PU, pembayaran pajak, pelayanan listrik dan PLN, pelayanan pertanahan dan lain-lain sehingga nyaris semua pelayanan sudah terlayani di MPP.
MPP ini juga sudah dirancang dengan sistem front office dan back office untuk masing-masing layanan publik. Setiap harinya MPP ini melayanani warga masyarakat 800 -900 orang yang berurusan terkait layanan publik yang ada di Kab Banyuwangi”, ungkap Abdullah Azwar Anas dalam kunker tersebut.
Yusa
Kab.Serdang Bedagai