Selama kurun waktu 2015-2016 telah terjadi bencana di Sumut sebanyak 493 kali, dimana sebagian besar adalah banjir yaitu 299 kejadian.

Hal tersebut disampaikan Tengku Erry saat membuka Jambore Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Sumatera Utara 2017, di Taman Jubileum Sibolangit, Deli Serdang, Rabu (22/11/2017).

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Kepala Basarnas Medan Budiawan, Kepala BPBD Provsu Raidil Akhir l Lubis, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Wakil Bupati Samosir, Rektor Universitas Sari Mutiara juga para Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta, Sumbar dan Kabupaten Serang.

Berdasarkan data BNPB Provsu, selama kurun waktu 2015-2016 telah terjadi bencana di Sumut sebanyak 493 kali yang sebagian besar adalah banjir yaitu 299 kejadian. Selain banjir, dalam kurun waktu tersebut terjadi bencana akibat cuaca ekstrim sebanyak 58 kejadian, tanah 40 kejadian, gempa bumi 38 kejadian dan selebihnya adalah abrasi, kebakaran hutan epidemi, kekeringan dan bencana lainnya.

“Kejadian banjir bencana alam tertinggi, sebagian besar terjadi di wilayah topografi rendah di pesisir Timur Sumut. Selain itu, cuaca ekstrim dan musim hujam yang terjadi berkepanjangan menjadi penyebab bencana banjir pesisir timur hingga hingga bencana longsor,” paparnya.

Disamping kejadian banjir dan bencana longsor yang terjadi secara periodik, Gubsu Erry juga mengungkapkan bencana alam lainnya yang masih terus memerlukan perhatian kita bersama adalah erupsi gunung Sinabung yang sampai saat masih terjadi.

“Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Sumut, saya ucapkan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sampai saat ini konsisten memberikan perhatian khusus kepada Sumut, baik untuk percepatan dampak bencana Sinabung, banjir dan bencana lainnya,” paparnya.

Untuk itulah pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana. Sebab, bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.

“Hanya dalam sekejap karena bencana masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali terperosok ke dalam kemiskinan,” cetus Tengku Erry.

Erry menyebutkan, Pemprovsu mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Di kesempatan itulah, Gubsu mengingat Bupati dan Walikota bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana.

Dalam pembukaan Jambore Kesiapsiagaan Bencana yang dimulai tanggal 21 hingga 23 November tersebut, Gubsu Erry turut mengukuhkan pengurusan Disaster Resources Parthnership.

Sementara Kepala BNBP Provsu Raidil Akhir mengatakan jambore ini merupakan ajang silaturahmi bagi Pemprov, Pemkab dan Pemko juga stakeholder kebencanaan dan sebagai wadah untuk berlatih bersama meningkatkan kapasitas dan berbagi pengalaman serta ajang uji kemampuan.

Tujuan kegiatan ini, kata Raidil, untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam penanggulangan kesiapsiagaan bencana. Meningkatkan kapasitas relawan atau anggota kelompok siaga, menguji kemampuan stakeholder juga membangun jaringan informasi dan kerjasama antara semua pihak terkait dalam penganggulangan bencana.

Peserta Jambore berjumlah 28 BPND Kabupaten/Kota berjumlah 517 yang terdiri 58 orang utusan 6 OPD Provsu, 142 orang dari utusan 12 NGO pemerhati kebencanaan, pengisi acara 113 orang, tim kesehatan dan kepanitiaan 70 orang, Satgas BPBD Provsu 100 orang. “Total dari semua peserta 1.000 orang,” kata Raidil. (AskarMarlindo)